WARTAHUB.COM, JAKARTA, 13 Mei 2026 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas Setia 08 Berdaulat menggelar konferensi pers terkait sikap organisasi terhadap sejumlah pernyataan tokoh publik di media sosial yang dinilai berpotensi memicu polemik dan mengganggu persatuan nasional.
Konferensi pers tersebut dihadiri Ketua Umum DPP Rampas Setia 08 Berdaulat, Helmi, Kabid Humas Akbar, serta Panglima DPP Hary. Dalam kesempatan itu, jajaran pengurus menyampaikan imbauan agar seluruh tokoh nasional lebih mengedepankan etika dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Ketua Umum DPP Rampas Setia 08 Berdaulat, Helmi, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara santun, objektif, dan tidak menyerang secara personal.
Menurutnya, sebagai tokoh nasional yang pernah menjabat Ketua MPR RI, Amien Rais diharapkan dapat memberikan teladan dalam menyampaikan pandangan di ruang publik.
“Silakan menyampaikan kritik terhadap pemerintah, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik, beretika, dan tidak menimbulkan fitnah maupun perpecahan di tengah masyarakat,” ujar Helmi di hadapan awak media.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional dan bersama-sama mendukung pembangunan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Helmi menegaskan bahwa DPP Rampas Setia 08 Berdaulat berkomitmen berada di garis depan dalam menjaga persatuan bangsa serta mendukung program-program pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat.
Selain menyoroti pernyataan Amien Rais, DPP Rampas Setia 08 Berdaulat juga menanggapi sejumlah kritik yang disampaikan Ferry Amsari, khususnya terkait sektor pertanian dan kebijakan pemerintah.
Kabid Humas DPP Rampas Setia 08 Berdaulat, Akbar, menyampaikan bahwa kritik yang membangun tentu diperbolehkan dalam negara demokrasi, namun harus disertai data, kajian, dan argumentasi yang objektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat, tetapi setiap pernyataan publik sebaiknya disampaikan secara konstruktif dan berbasis fakta sehingga tidak memicu keresahan maupun perpecahan,” kata Akbar.
Dalam konferensi pers tersebut, DPP Rampas Setia 08 Berdaulat juga meminta aparat berwenang, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan pihak-pihak terkait sebagai bentuk penegakan transparansi dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara.
Sementara itu, Panglima DPP Rampas Setia 08 Berdaulat, Hary, menegaskan bahwa organisasinya tidak akan menempuh jalur hukum terkait polemik tersebut dan lebih memilih mengedepankan imbauan moral serta ajakan menjaga persatuan nasional.
Ia menilai situasi global dan nasional saat ini membutuhkan stabilitas sosial serta semangat kebersamaan dari seluruh elemen bangsa.
“Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri dari pernyataan yang bersifat provokatif dan lebih fokus mendukung pembangunan nasional demi kemajuan Indonesia,” ujarnya.
Konferensi pers ditutup dengan seruan kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas nasional, serta mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif bagi kemajuan bangsa Indonesia.